B. HAM di bidang Politik

Implementasi HAM di bidang politik dijamin secara konstitusional, menurut pasal 28 UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dalam Undang-Undang. Di dalam pasal 28D ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga

Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama.Dari ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa implementasi HAM di dalam bidang politik perlu memperhatikan:

a. peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam UUD, UU, dan PP serta peraturan pelaksana lainnya agar hak-hak politik tidak dilanggar oleh orang atau pihak lain

b. etika dan moral politik agar di dalam melaksanakanhak politik dilakukan dengan baik dan bertanggungjawab

c. ajaran Tuhan sebagaimana diatur dalam agama yang diyakini sehingga pelaksanaan hak politik itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

d. budaya masyarakat Indonesia sehingga hak-hak politik dilakukan secara santun dan bermartabat sehingga tidak menimbulkan perpecahan nasional kepribadian Indonesia

e. di dalam melaksanakan hak politik tetap perlu menjaga integritas nasional dan tidak menimbulkan perpecahan nasional.

Bentuk-bentuk hak politik antara lain:

a. hak berserikat dan berkumpul dapat dilakukan melalui organisasi massa dan politik. Untuk menyalurkan aspirasi politik setiap warga Negara mempunyai hak pilih dan dipilih melalui Pemilu

b. hak mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan

c. hak yang sama dalam pemerintahan dilakukan melalui hak ikut dalam pemerintahan. Setiap orang berhak dipilih dan memilih wakil-wakilnya di DPR, DPRD, DPD atau duduk dalam pemerintahan

d. hak memilih, memiliki, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraan sesuai dengan UU kewarganegaraan

e. hak untuk mogok kerja untuk menuntut hak-haknya sebagai pekerja

f. setiap orang berhak mencari suaka politik untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain

g. mendirikan partai politik, LSM, menyebarluaskan aspirasi dan nuraninya sesuai dengan nilai-nilai agama , kesusilaan, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Untuk lebih jelasnya Implementasi HAM di bidang politik seperti yang

tertera di atas diterangkan pula pada Undang-Undang Nomor 39 tahun1999

tentang HAM antara lain:

a. Pasal 23 yang berbunyi:

1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya

2) Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan

pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui

media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai

agama, kesusilaan,ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

b. Pasal 24

1) Setiap orang berhak berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksudmaksud

damai

2) Setiap Warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya

untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan

Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan, dan

pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

c. Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

d. Pasal 28

1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan

politik dari Negara lain

2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak berlaku bagi mereka

yang melakukan kegiatan non politik atau perbuatan yang bertentangan

dengan tujuan prinsip PBB

Sumber :

Mukhlas,Dedi. Implementasi HAM Dalam Kehidupan http://www.scribd.com/doc/52740633/Implementasi-HAM-Dalam-Kehidupan 25 Oktober 2011 06.31 pm